LEMBARBERITA.ID – Program Sekolah Gratis di sekolah swasta yang menjadi andalan Gubernur Banten mulai dipertanyakan. Di balik slogan yang menjanjikan pendidikan tanpa biaya, muncul keluhan dari orang tua siswa hingga pengelola sekolah swasta yang mengaku menghadapi persoalan baru akibat keterbatasan kuota penerima bantuan.
Seorang tenaga pendidik di salah satu SMKN di Kota Cilegon mengungkapkan, dirinya menerima aduan dari sejumlah wali murid yang sebelumnya diarahkan mendaftar ke sekolah swasta karena adanya program Sekolah Gratis dari Pemerintah Provinsi Banten. Namun, setelah proses penerimaan berlangsung, tidak seluruh siswa ternyata memperoleh fasilitas tersebut.
“Banyak wali murid datang mengadu. Mereka mengira sekolah swasta benar-benar gratis karena mendengar ada program dari pemerintah. Ternyata setelah diterima, ada yang tetap harus membayar karena tidak masuk kuota penerima bantuan,” ujarnya kepada wartawan, Jumat (10/7/2026).
Menurutnya, kondisi itu menimbulkan kebingungan di tengah masyarakat. Ia menilai penggunaan istilah “sekolah gratis” tidak sejalan dengan pelaksanaan program di lapangan.
“Kalau gratis ya gratis. Nol rupiah. Kalau masih ada siswa yang harus membayar karena kuotanya terbatas, menurut saya itu bukan sekolah gratis, melainkan subsidi biaya pendidikan,” tegasnya.
Kritik serupa disampaikan salah satu pengurus yayasan SMK swasta di Kota Cilegon. Menurutnya, bantuan pemerintah memang membantu operasional sekolah, tetapi belum mampu menutup seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung lembaga.
Ia menjelaskan, pemerintah hanya menetapkan kuota sekitar 360 siswa sebagai penerima bantuan. Sementara jumlah peserta didik di sekolah melebihi angka tersebut, sehingga siswa di luar kuota tetap dikenakan biaya pendidikan.
“Kalau memang namanya sekolah gratis, seharusnya tidak ada pembatasan kuota. Semua siswa harus ditanggung. Faktanya, hanya sebagian yang menerima bantuan,” katanya.
Persoalan tidak berhenti di situ. Yayasan juga mengaku menghadapi dilema karena besaran bantuan yang diterima tidak sesuai dengan biaya operasional yang harus dikeluarkan.
Menurutnya, bantuan pemerintah hanya sebesar Rp200 ribu per siswa per bulan, sedangkan biaya SPP yang selama ini diterapkan sekolah mencapai Rp300 ribu. Artinya, terdapat selisih sekitar Rp100 ribu per siswa yang harus ditanggung pihak sekolah.
“Ini menjadi buah simalakama. Kalau sekolah meminta tambahan kepada orang tua, dianggap bertentangan dengan program sekolah gratis. Tapi kalau tidak meminta, biaya operasional sekolah justru tidak tertutupi. Selisih itu harus ditanggung yayasan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, sekolah swasta tidak mempermasalahkan adanya bantuan dari pemerintah. Yang dipersoalkan adalah penggunaan istilah “gratis” yang dinilai tidak sesuai dengan implementasi di lapangan.
“Kalau pemerintah memberikan subsidi, katakan saja subsidi pendidikan. Jangan disebut sekolah gratis kalau faktanya masih ada siswa yang membayar dan sekolah juga masih harus menanggung kekurangan biaya operasional,” ujarnya.
Sorotan terhadap program ini pun mengarah pada konsistensi antara nama program dan pelaksanaannya. Bagi masyarakat, kata “gratis” memiliki makna sederhana: tidak ada lagi biaya yang harus dibayar. Ketika masih ada kuota penerima bantuan, masih ada siswa yang membayar, dan sekolah swasta masih menutup kekurangan biaya operasional dari kantong yayasan, pertanyaan yang muncul pun sulit dihindari: apakah ini benar-benar program sekolah gratis, atau sekadar subsidi pendidikan yang dikemas dengan nama yang lebih menarik?
Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Provinsi Banten belum memberikan tanggapan terkait kritik tersebut. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari Gubernur Banten maupun instansi terkait untuk memberikan penjelasan mengenai mekanisme kuota, besaran bantuan, serta implementasi Program Sekolah Gratis di sekolah swasta.
